Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum
JURNAL HERMENEUTIKA diterbitkan oleh Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati. JURNAL HERMENEUTIKA tujuannya merupakan kumpulan karya tulis ilmiah hasil riset maupun konseptual bidang ilmu hukum dengan ruang lingkup Hukum pidana, Hukum perdata, Hukum tata negara, Hukum administrasi negara, Hukum international, Hukum masyarakat pembangunan, Hukum islam, Hukum bisnis, Hukum acara, dan Hak asasi manusia. JURNAL HERMENEUTIKA menerima tulisan dari para akademisi maupun praktisi dengan proses blind review, sehingga dapat diterima disetiap kalangan dengan penerbitan jurnal ilmiah berkala terbit setiap dua kali dalam setahun periode Februari dan Agustus dengan nomor p-ISSN 2337-6368 serta e-ISSN 2615-4439.
Articles
16 Documents
Search results for
, issue
"Vol 1, No 1 (2015): Jurnal Ilmu Hukum Hermeneutika"
:
16 Documents
clear
<![CDATA[KONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR DALAM PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DENGAN PELAKSANAAN LELANG JAMINAN HAK TANGGUNGAN ]]>
<![CDATA[Sulastri, Lusia]]>
<![CDATA[ HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2015): Jurnal Ilmu Hukum Hermeneutika ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (616.967 KB)
|
DOI: 10.33603/hermeneutika.v1i1.1962
<![CDATA[Settlement of non-performing loans by auction guarantee Encumbrance often bring up the resistance of the debtor in the form of Civil Lawsuit filed to the District Court which is due to the complexity of the auction and there are some weaknesses in the Act Mortgage particular Article 6 and Article 20 is often used as an opportunity to apply for resistance by the debtor. Which is the subject of research is related to the cause of the resistance of the debtor and construct legal protection for the debtor, which will then be analyzed reasons debtor resistance and constructing legal protection for debtors. It is important for creditors to be careful in the credit granting process and the handling of non-performing loans with the auction encumbrance to keep attention on merit, good faith and respect for the property of others, the presence of assessors public good repute be important in determining the value of the limit the object of the auction.]]>
<![CDATA[KONSTRUKSI HUKUM PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN DI KABUPATEN MAJALENGKA ]]>
<![CDATA[Hidayat, Rahmat]]>
<![CDATA[ HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2015): Jurnal Ilmu Hukum Hermeneutika ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (568.514 KB)
|
DOI: 10.33603/hermeneutika.v1i1.1957
<![CDATA[The Community forrest is a source of good supplier of the wood demand for the timber industry and the community. To ensure the right order of distribution of the forrest products, to protect private rights, and provide legal certainty to the community both producers and users of the forest products of the people, the Government has issued regulations regarding the administration of the forest products from the forrests rights. This study aims to determine whether the legal construction of the circulation of the forest products in the perspective of management of the forest products has known to the public and whether it has been providing solutions to the management of the forest products in the Regance of Majalengka.The Construction law distribution of the forest products in the perspective of the management of the forest products largely unknown by the public in Majalengka. It is seen from the implementation of the distribution of the forest products in Majalengka that doesn?t use the document as a complete transport in the transport of the forest products, and as a proof of the validity of the forest products transported.The Construction law distribution of the forest products in the perspective of the management of the forest products hasn?t provided the solutions to the management of the forest products in the regance of Majalengka. This happens because of the regulations on the administration of the forest products originating from the private forest largely unknown by the public in Majalengka. otherwise it occurs due to less of a socialization, no incentive for publishers officials the Certificate of Origin, the less of enforcement by the authorities, the absence of the civil servants investigator and supervisor of the technical manpower for the sustainable forest management in the Forest Service Majalengka.Needs to be the disseminated of comprehensive and holistic by the relevant agencies of regarding the rules and the regulations of the forest product administration, namely West Java of the Provincial Forrest Service, the Forrest Products of the Monitoring distribution center of Jakarta Region VII Production and the Forestry Office Majalengka. Additionally need the involvement of all components outside the government that the people (owners of folk wood) and the businesses wood of the forest products.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI GOOD COORPORATE GOVERNANCE PERBANKAN UNTUK MENCEGAH PRAKTEK MONOPOLI TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI ]]>
<![CDATA[Ramania, Yanti Sugiyanti Sendy]]>
<![CDATA[ HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2015): Jurnal Ilmu Hukum Hermeneutika ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (470.409 KB)
|
DOI: 10.33603/hermeneutika.v1i1.1958
<![CDATA[BRI has been committed in implementing GCG, but according to the research findings GCG policy has been carried out as stipulated in the law, but it is still found weaknesses in the implementation of GCG in order to have any legal consequences for the implementation of sanctions that administrative sanctions, civil and criminal. Relative to the parties involved in violations of competition and good corporate governance policy that the BRI SK Bandung and Bringin Life must always consider the legal norms in force to prevent violations of monopoly and GCG.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PELAYANAN AIR BERSIH (Studi di PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon) ]]>
<![CDATA[Suharyadi, Suharyadi]]>
<![CDATA[ HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2015): Jurnal Ilmu Hukum Hermeneutika ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (453.333 KB)
|
DOI: 10.33603/hermeneutika.v1i1.1959
<![CDATA[Air bersih merupakan kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pemerintah memberikan pelayanan berupa perusahaan air minum (PDAM). Masyarakat sebagai konsumen air minum mengeluhkan pelayanan PDAM karena kualitas air yang keruh dan berbau yang tidak memenuhi standar kesehatan untuk dikonsumsi. Permasalahan tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pelayanan air bersih oleh PDAM yaitu bagaimana proses penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan ketentuan hukum undang-undang perlindungan konsumen dan penyelesaian hukum yang dilakukan oleh PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon berkenaan dengan terjadinya kelalaian. Penelitian bertujuan untuk memahami dan mengkaji perwujudan konstruksi perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pelayanan air bersih oleh PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon berdasarkan norma hukum Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan harapan dapat menjadi tolok ukur keilmuan untuk pengembangan disiplin ilmu hukum dan kebijakan publik. Metode penelitian dilakukan secara pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan khususnya UUPK serta dokumen yang terkait dengan perlindungan konsumen air bersih, serta didukung dengan wawancara kepada konsumen air bersih di Kabupaten cirebon dan Pejabat PDAM Tirta Jati.Hasil penelitian menunjukkan UUPK telah mengatur hak konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha, sesuai Pasal 19 UUPK pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen tidak hanya sebatas uang atau barang bahkan perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan akibat mengkonsumsi air minum yang tercemar.Berkenaan dengan terjadinya kelalaian PDAM terhadap konsumen, PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon telah membebaskan pembayaran biaya berlangganan bulanan pada bulan berikutnya atau sesuai dengan permintaan pelanggan.Disarankan agar ditinjau kembali ketentuan BPSK dalam UUPK, karena keputusan majelis menurut Pasal 56 ayat (2) masih dimungkinkan untuk diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri oleh pihak yang tidak puas. Padahal sesuai Pasal 54 ayat (3) putusan BPSK bersifat final dan mengikat, karena BPSK dibentuk untuk menyelesaikan sengketa konsumen yang nilai tuntutannya kecil. Kepada Pemerintah, agar pendekatan anggaran pembangunan prasarana air minum yang berbasis proyek dan negosiasi sudah waktunya diubah menjadi anggaran prioritas yang mengedepankan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Kepada PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon untuk mengadakan perawatan peralatan distribusi air minum agar tercemarnya air dapat diminimalisir, bila dimungkinkan diadakan penggantian peralatan yang sudah tidak layak demi pelayanan yang baik baik konsumen.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN TRAFFICKING ]]>
<![CDATA[Kamudin, Kamudin]]>
<![CDATA[ HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2015): Jurnal Ilmu Hukum Hermeneutika ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (583.857 KB)
|
DOI: 10.33603/hermeneutika.v1i1.1960
<![CDATA[This thesis discusses about the trying to aborting the trafficking indonesian works especially the women in Indramayu district. Due to in regional or international. The victim of trafficking or slavition, so many policy that made by government to fail the trafficking of women and children, basicly the decissions are relativly comprehensivly, since the Costitution 1945 to the rules below it.The problem about the trafficking to women workers in Indramayu district and act with regional government try in minimallizing of trafficking actions of women works in Indramayu district, analysis that done for failing the trafficking of women workers with a few rules about it.In this thesis discussions, the phenomenas are existing to basic problem that will be mixed with conseptual librariation and the mindset that developed for getting the datas of real using the yuridic and empiric. With the theory for determinating of observations. The thesis is using kualitatif with observation and interview.It is can be summaried that factors are causing the trafficking of women workers in Indramayu district, in regional or international fasilities caused by : poority, low education, the minority of job opportunity and the lifestyle the traffickers joining the nearest people of the living environment, the activities of goverments organitations to non government organitations are followed to minimizing the traffickers actions of women workers in Indramayu district.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KONSERVASI HUTAN UNTUK PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi dalam Penerapan Kebijakan Kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai Kabupaten Kuningan Jawa Barat) ]]>
<![CDATA[Sutrisno, Endang]]>;
<![CDATA[Sulastri, Tuty]]>;
<![CDATA[Sheilla, Ayu Feby]]>
<![CDATA[ HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2015): Jurnal Ilmu Hukum Hermeneutika ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (586.245 KB)
|
DOI: 10.33603/hermeneutika.v1i1.1955
<![CDATA[Persoalan lingkungan hidup telah menjadi masalah yang sangat krusial untuk negeri ini, perilaku manusia yang tidak ramah lingkungan dengan pendekatan anthroposentrisme-nya telah menyampingkan kepentingan yang lebih besar yaitu kebajikan untuk mengindahkan kepentingan lingkungan hidup. Titik berat pembangunan yang sifatnya konvensional telah memberikan kontribusi pada masalah lingkungan untuk negara berkembang semisal Indonesia yaitu eksploitasi sumber daya alam yang berlebih dalam pemahaman peningkatan pertumbuhan ekonomi, akan tetapi di sisi lain telah terjadi degradasi kualitas lingkungan hidup secara menyeluruh. Taman Nasional Gunung Ciremai sebagai salah satu aset sumberdaya alam harus diperhatikan dalam ranah penerapan kebijakan yang lebih bersifat biosentrisme, sebuah pendekatan dalam hukum lingkungan yang sifatnya integral-komprehensif-holistik, reasoning-nya menyangkut posisi strategis dari keberadaan taman nasional tersebut untuk menjaga kualitas lingkungan dan perspektif pembangunan yang lebih mengedepankan adanya keseimbangan pengelolaan, sebuah penerapan kebijakan dari produk hukum di daerah dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan harus lebih merespon kepentingan-kepentingan tersebut.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PENETAPAN HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI PDAM KABUPATEN CIREBON DALAM PERSPEKTIF KESEJAHTERAAN PEGAWAI ]]>
<![CDATA[Subandi, Subandi]]>
<![CDATA[ HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2015): Jurnal Ilmu Hukum Hermeneutika ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (460.828 KB)
|
DOI: 10.33603/hermeneutika.v1i1.1961
<![CDATA[Masalah yang penulis teliti ialah mengenai Kebijakan Penetapan Hak dan Kewajiban Pegawai PDAM Kabupaten Cirebon Dalam Perseptif Kesejahteraan Pegawai.sedangkan dilapangan belum terciptanya keserasian antara hak dan kewajiban yang diberikan pihak direksi PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon kepada pegawainya,padahal sudah jelas diatur sesuai dengan Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon Khususnya pada bagian ketiga terkait Gaji, Jaminan Hari Tua dan Jasa Produksi Pasal 15 ayat 1 dan Pasal 15 ayat 2, BAB V mengenai Pembinaan, Pengembangan Karir dan Pendidikan Pegawai Bagian Pertama Pasal 23, BAB VI Waktu Kerja Bagian Pertama Jam Kerja dan BAB VII Cuti Pegawai Pasal 40 pejabat yang berwenang memberikan Cuti adalah direksi, dalam keadaan tertentu dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungan kekuasaannya untuk memberikan cuti.Penulis membuat perumusan masalahnya yaitu:1) bagaimana Kebijakan PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon untuk kesejahteraan pegawai,2)bagaimana Upaya PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon Dalam Antisipasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban.penulis menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari Edward III yaitu : 1) Communication (Komunikasi), 2) Resource (Sumber-sumber), 3) Disposition (Disposisi), 4) Bureucratic strukture (struktur birokrasi). Metode yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini menggunakan metode penelitian Metode Yuridis Normatif.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN ALIH FUNGSI LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN PERUMAHAN DI KABUPATEN CIREBON ]]>
<![CDATA[Manurung, Agus]]>
<![CDATA[ HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2015): Jurnal Ilmu Hukum Hermeneutika ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (540.249 KB)
|
DOI: 10.33603/hermeneutika.v1i1.1956
<![CDATA[The growth of the housing industry in Cirebon is growing rapidly the last five years . This correlates with the urgent needs of the land , sparking rampant conversion of agricultural land . Is the land acquisition have noticed regulations set zoning in which productive agricultural land as a safeguard sustainable food security . Cirebon District Regulation No. 17 Year 2011 on Spatial Planning has arranged it . But the problem is , whether the land conversion policy in Cirebon has been referred to the applicable law and how policy formulation over the land to be allocated for housing development .]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI GOOD COORPORATE GOVERNANCE PERBANKAN UNTUK MENCEGAH PRAKTEK MONOPOLI TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI ]]>
<![CDATA[Yanti Sugiyanti Sendy Ramania]]>
<![CDATA[ HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2015): Jurnal Ilmu Hukum Hermeneutika ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/hermeneutika.v1i1.1958
<![CDATA[BRI has been committed in implementing GCG, but according to the research findings GCG policy has been carried out as stipulated in the law, but it is still found weaknesses in the implementation of GCG in order to have any legal consequences for the implementation of sanctions that administrative sanctions, civil and criminal. Relative to the parties involved in violations of competition and good corporate governance policy that the BRI SK Bandung and Bringin Life must always consider the legal norms in force to prevent violations of monopoly and GCG.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PELAYANAN AIR BERSIH (Studi di PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon) ]]>
<![CDATA[Suharyadi Suharyadi]]>
<![CDATA[ HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2015): Jurnal Ilmu Hukum Hermeneutika ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/hermeneutika.v1i1.1959
<![CDATA[Air bersih merupakan kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pemerintah memberikan pelayanan berupa perusahaan air minum (PDAM). Masyarakat sebagai konsumen air minum mengeluhkan pelayanan PDAM karena kualitas air yang keruh dan berbau yang tidak memenuhi standar kesehatan untuk dikonsumsi. Permasalahan tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pelayanan air bersih oleh PDAM yaitu bagaimana proses penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan ketentuan hukum undang-undang perlindungan konsumen dan penyelesaian hukum yang dilakukan oleh PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon berkenaan dengan terjadinya kelalaian. Penelitian bertujuan untuk memahami dan mengkaji perwujudan konstruksi perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pelayanan air bersih oleh PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon berdasarkan norma hukum Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan harapan dapat menjadi tolok ukur keilmuan untuk pengembangan disiplin ilmu hukum dan kebijakan publik. Metode penelitian dilakukan secara pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan khususnya UUPK serta dokumen yang terkait dengan perlindungan konsumen air bersih, serta didukung dengan wawancara kepada konsumen air bersih di Kabupaten cirebon dan Pejabat PDAM Tirta Jati.Hasil penelitian menunjukkan UUPK telah mengatur hak konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha, sesuai Pasal 19 UUPK pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen tidak hanya sebatas uang atau barang bahkan perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan akibat mengkonsumsi air minum yang tercemar.Berkenaan dengan terjadinya kelalaian PDAM terhadap konsumen, PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon telah membebaskan pembayaran biaya berlangganan bulanan pada bulan berikutnya atau sesuai dengan permintaan pelanggan.Disarankan agar ditinjau kembali ketentuan BPSK dalam UUPK, karena keputusan majelis menurut Pasal 56 ayat (2) masih dimungkinkan untuk diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri oleh pihak yang tidak puas. Padahal sesuai Pasal 54 ayat (3) putusan BPSK bersifat final dan mengikat, karena BPSK dibentuk untuk menyelesaikan sengketa konsumen yang nilai tuntutannya kecil. Kepada Pemerintah, agar pendekatan anggaran pembangunan prasarana air minum yang berbasis proyek dan negosiasi sudah waktunya diubah menjadi anggaran prioritas yang mengedepankan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Kepada PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon untuk mengadakan perawatan peralatan distribusi air minum agar tercemarnya air dapat diminimalisir, bila dimungkinkan diadakan penggantian peralatan yang sudah tidak layak demi pelayanan yang baik baik konsumen.]]>
